bersikap bijak tanpa golput

20 03 2009

MUI mengeluarkan fatwa untuk mengharamkan golput. Ada yang bilang partai besar takut kehilangan suara dalam pemilu. Entahlah apa sebenarnya alasan mereka di balik semua itu. Namun saya memiliki pemikiran sendiri dalam hal golput.

Sebelum membahas lebih lanjut, alangkah baiknya jika golput saya definisikan menurut KBBS (kamus besar bahasa saya) terlebih dahulu. Golput merupakan kependekan dari golongan putih, maksudnya bukan golongan orang orang yang memakai citra whitening moisturezier. Hehe. Tapi lebih kepada sikap untuk tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu dengan cara tidak mencontreng partai maupun caleg maupun capres siapapun dalam pesta demokrasi tersebut.

Pemerintah sendiri sangat tidak menganjurkan golput. Pemerintah berpikir golput berarti menyia nyiakan dana negara yang tidak sedikit yang sudah dianggarkan demi terpilihnya anggota legislatif maupun presiden yang ideal menurut suara terbanyak. Jika penduduk indonesia banyak yang golput berarti demokrasi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Padahal Indonesia sendiri konon merupakan negara demokrasi terbesar ketiga setelah amerika dan India. Timpang sekali bukan, jika negara demokrasi terbesar ketiga malah sebagian penduduknya golput.

Pembenaran yang diagung agungkan pelaku golput antara lain karena caleg maupun capres yang diusung oleh sebegitu banyak partai di indonesia kurang memenuhi kriteria mereka. Saya sendiri menerjemahkan kurang memenuhi kriteria sebagai

  • masih terasanya unsur orba pada capres yang diusung partai besar di Indonesia. Masyarakat terlanjur menilai negatif tampuk pemerintahan orde baru yang secara simbolis telah tumbang sebelas tahun lalu namun dalam prakteknya masih mengakar kuat pada partai partai besar di Indonesia. Bahkan partai yang waktu itu berkuasa (Golkar) bukannya dibatasi ruang geraknya, namun malah diagung agungkan sampai sekarang. Wapres saat ini juga berdiri di bawah bendera partai yang dahulu dengan sistematis berhasil berkali kali menodai pemilu. Apalagi Presiden saat ini yang dahulu saat Soeharto menjabat diberi kewenangan untuk “mengamankan” para aktifis dan para demonstran. Tampaknya negeri ini benar benar kesulitan untuk melepaskan diri dengan imej orde baru yang lekat dengan unsur KKN.

  • ketidak mampuan capres dalam menyelesaikan masalah masalah di indonesia berdasarkan pengalaman saat menjabat menjadi presiden sebelumnya. Mungkin masyarakat masih terlalu cepat untuk melupakan saat Megawati bermain “monopoli” dengan aset negara atau saat SBY-JK dengan mudahnya meng acc Surat Keputusan Bersama tiga menteri yang isinya menguntungkan para pengusaha dan merugikan kaum buruh. Itulah jika petinggi negara sebagai pengemban amanat undang undang merangkap sebagai pengusaha. Tentunya pertimbangan kebijakannya juga mengarah ke arah pengusaha. Itu hanya beberapa contoh nyata yang para pelaku golput berusaha hindari untuk tidak terulang kembali.

  • ruang lingkup pemilihan terbatas dimana capres dari pemilu ke pemilu ya itu lagi itu lagi. Terkesan di wilayah atas negeri ini hanya dikuasai oleh golongan golongan tertentu yang melalui sistem yang mereka ciptakan tidak meberi kesempatan wakil independen (yang diasumsikan memiliki kapabilitas lebih dalam memimpin Indonesia) untuk naik ke atas mimbar. Tampaknya cacat sistem seperti inilah yang menghambat laju reformasi indonesia

kembali kepada kedudukannya, hak untuk memilih saat pemilu tetaplah hak yang seharusnya berada di tangan anda, dan bukan hak yang bisa dibatasi ruang geraknya oleh fatwa MUI atau oleh partai apapun yang telah berbagi amplop dan kaos dengan anda. Terserah anda akan nyontreng partai apapun, golput atau bahkan golkar.

Tadi saya mendapat masukan dari dosen kewarganegaraan, yang bunyinya: jika anda golput, anda tidak berperan apa apa. Bisa saja karena semua orang bijak bersikap golput, nantinya wakil rakyat yang terpilih adalah yang terjelek diantara yang terjelek. Namun jika anda memilih, walaupun diantara pilihan yang tersedia semuanya jelek, setidaknya anda berperan dalam terpilihnya wakil rakyat yang terbaik diantara yang terjelek.

sekarang letak masalah utamanya, bagaimana cara memilih yang terbaik di antara yang terjelek? Mungkin dengan melihat visi dan misi mereka saat debat terbuka dan bukan saat umbar janji di kampanye bisa terlihat mana yang terbaik.

Iklan

Aksi

Information

4 responses

21 03 2009
Pedy

Jangan tertipu ilusi semantik dari perkataan “terbaik dari yang terjelek”, sesungguhnya adalah “yang jelek dari yang jelek-jelek”. Teman, sesuatu kejelekan tidak bisa berubah jadi baik dalam sekejap karena bersanding dengan yang jelek-jelek juga.

Sungguh naif mereka juga haramkan golput dengan dalih agama:

Top 10 Alasan Sesat Wajibnya Pemilu

26 03 2009
adhiarsa rakhman

tapi mas, coba lihat dari sudut pandang yang lain. jika semua orang bijak berpikir golput, otomatis yang nyontreng hanya orang “yang belum terbuka matanya”. dan kemungkinan besar yang terpilih bukan yang jelek diantara yang jelek jelek, tapi yang terpilih adalah yang super jelek diantara yang jelek jelek. atas dasar itu aku harapkan orang orang bijak di negeri ini peduli untuk pemilu

28 03 2009
dir88gun

assalamu alaikum wr. wb.

Permisi, saya mau numpang posting (^_^)

http://ulamasunnah.wordpress.com/2008/06/03/menggugat-demokrasi-daftar-isi/
http://hizbut-tahrir.or.id/2009/03/24/hukum-pemilu-legislatif-dan-presiden/

semoga link di atas bisa menjadi salah satu rujukan…

Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.
Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. (-_-)

wassalamu alaikum wr. wb.

2 04 2009
adhiarsa rakhman

yup dimaafkan,
yang saya tangkap dari hizbut-tahrir adalah pemikiran berdasarkan al qur’an dimana sistem pemerintahan kekhalifahan harus ditegakkan. dan yang tidak menggunakan sistem kekhalifahan digolongkan kafir. oke, jika al qur’an mengatakan demikian maka mau tidak mau saya setuju.
namun pemikiran seperti itu jangan diterjemahkan mentah mentah. perlu dikaji lebih lanjut mengingat penduduk indonesia tidak semuanya beragama islam. jadi kita terlalu egois untuk memaksakan sistem tersebut dipakai oleh saudara kita yang beragama lain. toh, indonesia bukan hanya milik orang islam semata.
inti dari komentar saya, jika al qur’an memang memerintahkan bahwa negara wajib berdasarkan sistem kekhalifahan , saya setuju , namun realisasi dari pemikiran tersebut perlu dipertimbangkan baik dan buruknya. jika hal itu wajib hukumnya namun dampaknya buruk maka saya lebih memilih meninggalkan yang wajib itu demi kemakmuran bersama
Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. (xI)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: